Berita

LMND BURU SOROT RENCANA EKSPLORASI PT TRI M DI GUNUNG BOTAK, MOKSEN UMASUGI: INVESTASI HARUS BERPIHAK PADA RAKYAT DAN LINGKUNGAN

96
×

LMND BURU SOROT RENCANA EKSPLORASI PT TRI M DI GUNUNG BOTAK, MOKSEN UMASUGI: INVESTASI HARUS BERPIHAK PADA RAKYAT DAN LINGKUNGAN

Sebarkan artikel ini

Namlea, Kompakmaluku.com – Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Buru melalui Ketua LMND Buru, Moksen Umasugi, menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru terkait rencana maupun pelaksanaan aktivitas eksplorasi PT Tri M di kawasan pertambangan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

LMND Buru menilai, persoalan Gunung Botak tidak boleh hanya dilihat dari perspektif investasi, perizinan perusahaan, maupun peningkatan produksi pertambangan. Lebih dari itu, pengelolaan sumber daya alam harus ditempatkan dalam kerangka keadilan ekologis, kedaulatan ekonomi rakyat, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Ketua LMND Buru, Moksen Umasugi, menegaskan bahwa pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah bukan sekadar seberapa besar investasi yang masuk ke Kabupaten Buru, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dari eksploitasi sumber daya alam, siapa yang menanggung risiko kerusakan lingkungan, dan bagaimana masa depan masyarakat setelah cadangan mineral habis dieksploitasi.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menciptakan ketimpangan ekonomi dan persoalan ekologis baru.

1. LMND PERTANYAKAN LEGALITAS DAN KELENGKAPAN PERIZINAN PT TRI M

LMND Buru mempertanyakan kelengkapan dokumen perizinan PT Tri M yang menurut mereka perlu dipastikan kembali, terutama menyangkut persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moksen Umasugi mengatakan, pemerintah tidak boleh memberikan ruang operasional kepada perusahaan sebelum memastikan status hukum wilayah pertambangan, dasar pemberian izin, kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, serta seluruh kewajiban pertambangan yang harus dipenuhi perusahaan.

“Kami mempertanyakan secara terbuka, apakah PT Tri M sudah memiliki seluruh persyaratan legal yang diperlukan untuk melakukan aktivitas eksplorasi di Gunung Botak? Jangan sampai pemerintah terlalu cepat memberikan ruang kepada kepentingan investasi, sementara transparansi perizinan dan perlindungan terhadap masyarakat belum mendapatkan kepastian,” tegas Moksen.

LMND Buru menekankan bahwa investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kepastian hukum dan kehati-hatian.

Apabila masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, LMND meminta agar kegiatan terkait ditunda sampai seluruh kewajiban hukum dipastikan terpenuhi dan diverifikasi oleh instansi berwenang.

2. GUNUNG BOTAK BUKAN SEKADAR CADANGAN EMAS, TETAPI EKOSISTEM YANG HARUS DILINDUNGI

Dari perspektif ekologis, LMND Buru memandang Gunung Botak sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Karena itu, kawasan tersebut tidak boleh semata-mata dipandang sebagai wilayah yang nilai ekonominya hanya diukur berdasarkan kandungan emas.

Menurut LMND, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan standar lingkungan yang ketat berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam, degradasi tanah, sedimentasi, pencemaran air, gangguan keanekaragaman hayati, hingga kerusakan ekosistem.

Risiko tersebut, kata Moksen, harus dinilai melalui kajian ilmiah dan pemantauan independen, bukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak perusahaan maupun pemerintah.

Dalam perspektif ekologi politik, LMND menilai bahwa persoalan lingkungan juga berkaitan erat dengan ketimpangan distribusi manfaat dan risiko pembangunan.

Keuntungan ekonomi pertambangan berpotensi terkonsentrasi pada pemilik modal, sementara masyarakat sekitar harus menghadapi risiko terhadap sumber air, lahan produktif, kesehatan, serta keberlanjutan mata pencaharian.

Oleh sebab itu, LMND Buru mendorong adanya kajian menyeluruh mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai, pengelolaan limbah dan tailing, pengendalian bahan kimia berbahaya, serta kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang.

“Jangan sampai emas yang dihasilkan hari ini justru meninggalkan kerusakan ekologis yang harus dibayar oleh anak cucu masyarakat Buru pada masa mendatang,” menjadi salah satu penegasan sikap LMND Buru.

3. EKONOMI RAKYAT HARUS MENJADI PRIORITAS, BUKAN HANYA KEUNTUNGAN PEMODAL

Lebih lanjut, LMND Buru menyoroti persoalan ekonomi politik dalam pengelolaan sumber daya alam di Gunung Botak.

Menurut Moksen, pengelolaan kekayaan alam harus berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.

Dalam konteks Gunung Botak, pemerintah harus menjawab persoalan ketimpangan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Masyarakat lokal, kata LMND, tidak boleh hanya menjadi tenaga kerja murah, penonton aktivitas perusahaan, ataupun kelompok yang menanggung risiko kerusakan lingkungan tanpa memperoleh manfaat ekonomi secara adil.

Untuk itu, LMND Buru mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Perlindungan dan pemberdayaan penambang rakyat melalui mekanisme legal sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan keterampilan, keselamatan kerja, dan teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

4. Penciptaan lapangan kerja lokal yang layak dan berkelanjutan.

5. Transparansi penerimaan daerah serta distribusi manfaat ekonomi pertambangan.

6. Pengembangan usaha produktif masyarakat di luar sektor pertambangan.

LMND menilai keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi perusahaan atau volume produksi emas.

Namun, harus dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, kualitas lingkungan, dan kemampuan ekonomi daerah untuk bertahan dalam jangka panjang.

4. PEMERINTAH DIMINTA MENYIAPKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN PASCATAMBANG

LMND Buru juga mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru bahwa sumber daya mineral merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui.

Artinya, kegiatan pertambangan memiliki batas waktu ekonomi. Ketika cadangan mineral habis, perusahaan dapat mengakhiri kegiatan usahanya, tetapi masyarakat tetap tinggal dan harus menghadapi konsekuensi sosial, ekonomi, maupun ekologis dari aktivitas pertambangan.

Atas dasar itu, kebijakan pertambangan tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek.

Pemerintah daerah harus memiliki perencanaan ekonomi pascatambang dengan mengembangkan sektor-sektor produktif lainnya, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan hasil pertanian, industri berbasis potensi lokal, serta ekonomi kreatif.

Menurut LMND, Kabupaten Buru membutuhkan pembangunan ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada eksploitasi sumber daya mineral.

Setiap kebijakan pertambangan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan, pemanfaatan pendapatan daerah, hingga jaminan sumber penghidupan bagi generasi mendatang.

“Pembangunan yang menghabiskan kekayaan alam tanpa membangun kemandirian ekonomi masyarakat bukanlah pembangunan berkelanjutan, melainkan pemindahan beban ekonomi dan ekologis kepada generasi berikutnya,” demikian pandangan LMND Buru.

5. DELAPAN TUNTUTAN RESMI LMND BURU

Berdasarkan pertimbangan hukum, ekologis, sosial, dan ekonomi, Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Buru menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan instansi terkait.

Pertama, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk tidak memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aktivitas eksplorasi PT Tri M sebelum seluruh legalitas, persyaratan perizinan, dan kelayakan lingkungan diverifikasi secara terbuka oleh instansi yang berwenang.

Kedua, mendesak pemerintah dan instansi terkait membuka informasi mengenai status perizinan PT Tri M, dasar hukum pemberian izin, luas wilayah kegiatan, tahapan eksplorasi, serta kewajiban lingkungan dan pertambangan perusahaan.

Ketiga, mendesak dilaksanakan audit dan kajian lingkungan secara independen terhadap rencana kegiatan pertambangan di Gunung Botak, dengan memperhatikan kondisi tanah, kualitas air, daerah aliran sungai, potensi pencemaran, serta dampak kumulatif terhadap masyarakat dan ekosistem.

Keempat, mendesak adanya perlindungan terhadap masyarakat penambang rakyat melalui kebijakan legalisasi sesuai ketentuan hukum, pembinaan, penguatan koperasi, keselamatan kerja, serta penerapan teknologi pertambangan yang bertanggung jawab.

Kelima, menolak model pengelolaan sumber daya alam yang eksklusif dan tidak berkeadilan, terutama apabila berpotensi memusatkan keuntungan pada kelompok pemodal sementara masyarakat lokal menanggung beban sosial dan ekologis.

Keenam, mendesak pemerintah menyusun peta jalan pemulihan ekologis Gunung Botak, termasuk rehabilitasi lahan, pengendalian pencemaran, pemulihan sumber air, pengelolaan limbah, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Ketujuh, mendesak penyusunan kebijakan ekonomi jangka panjang Kabupaten Buru yang tidak bergantung pada sektor pertambangan semata, melainkan memperkuat pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, dan usaha produktif masyarakat.

Kedelapan, mendesak keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan melalui konsultasi publik yang bermakna, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan yang dapat diakses masyarakat.

6. BERPEGANG PADA KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

LMND Buru menegaskan bahwa sikap kritis terhadap rencana eksplorasi PT Tri M di Gunung Botak merupakan bagian dari upaya mengawal pelaksanaan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Beberapa landasan hukum yang menjadi perhatian LMND Buru meliputi:

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, yang menjadi landasan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta perubahan selanjutnya, sebagai bagian dari kerangka hukum penyelenggaraan usaha pertambangan.

Bagi LMND Buru, seluruh aktivitas investasi dan pertambangan harus berjalan sesuai ketentuan hukum serta memperhatikan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.

MOKSEN UMASUGI: KAMI TIDAK MENOLAK PEMBANGUNAN, TETAPI MENOLAK KETIDAKADILAN

Menutup pernyataannya, Ketua LMND Buru, Moksen Umasugi, menegaskan bahwa perjuangan organisasinya bukan untuk menghambat pembangunan Kabupaten Buru.

Sebaliknya, LMND menginginkan pembangunan yang memiliki arah, keberpihakan, serta tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat.

“Perjuangan kami bukan untuk menghambat pembangunan Kabupaten Buru. Kami justru menginginkan pembangunan yang memiliki arah, keberpihakan, dan tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat.

Kami tidak menolak kemajuan ekonomi, tetapi kami menolak apabila kemajuan tersebut harus dibayar dengan pengorbanan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya ruang hidup masyarakat lokal.

Gunung Botak memiliki persoalan sosial, ekonomi, dan ekologis yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat, memastikan kepastian hukum, serta membangun sistem pengelolaan pertambangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Jangan sampai kekayaan alam Kabupaten Buru hanya menjadi sumber akumulasi keuntungan bagi segelintir pemodal, sementara rakyat mewarisi kerusakan lingkungan dan ketidakpastian ekonomi.

Kami ingin sumber daya alam menjadi fondasi kemandirian ekonomi rakyat, bukan instrumen pemusatan kekayaan,” tegas Moksen.

Ia berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Buru tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan Gunung Botak.

LMND Buru juga meminta agar seluruh pihak yang berkepentingan mengedepankan transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta keadilan ekonomi dalam setiap kebijakan pertambangan.

 

Menurut LMND, masa depan Gunung Botak bukan hanya persoalan emas dan investasi, tetapi menyangkut hak masyarakat Buru untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *