Kompakmaluku.com_SBT-Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku meminta tiga anggota DPR RI asal Maluku untuk bersinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dalam memperjuangkan peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku, Nudin Lulang, mengatakan sinergi tersebut penting agar kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan seperti Maluku mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di wilayah 3T masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aksesibilitas serta tingginya biaya logistik antarwilayah.
Ia menjelaskan, sebelumnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sempat mengalami pemangkasan pada tahun 2025.
Meski pada tahun 2026 pagu anggaran kementerian tersebut mencapai sekitar Rp118,5 triliun dengan fokus pada program swasembada pangan dan peningkatan konektivitas, daerah 3T dinilai masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar.
“Kami berharap tiga anggota DPR RI asal Maluku dapat bersinergi dengan BPJN Maluku agar pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan ini bisa lebih diperjuangkan di tingkat pusat,” kata Nudin.
Ia menambahkan, kebutuhan pembangunan di Maluku tidak hanya pada sektor jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana air baku, fasilitas pendidikan, serta pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Nudin juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di Pulau Seram yang dinilai memiliki potensi besar namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku berencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta guna membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku, khususnya di wilayah 3T.
