Uncategorized

INAKOR SENTIL PLT KABALAI BPJN MALUKU: JANGAN JAWAB TEMUAN UANG NEGARA DENGAN NARASI TAWAKAL!

51
×

INAKOR SENTIL PLT KABALAI BPJN MALUKU: JANGAN JAWAB TEMUAN UANG NEGARA DENGAN NARASI TAWAKAL!

Sebarkan artikel ini

Ambon, Kompakmaluku.com-Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Indonesia Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan hukum dan administrasi di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku.

Pengawalan tersebut mencakup dugaan penyimpangan dan temuan kerugian negara pada sejumlah proyek infrastruktur strategis, termasuk paket pekerjaan pada tahun anggaran sebelumnya.

Menanggapi pernyataan pihak BPJN Maluku yang sebelumnya menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme normatif dan narasi spiritual tentang tawakal, Ketua DPN LSM INAKOR Indonesia Timur, Christoforus Jamco, S.H., menegaskan bahwa persoalan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara tidak cukup dijawab dengan pernyataan normatif.

Menurutnya, prinsip tawakal merupakan nilai moral dan spiritual yang harus dihormati. Namun, dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap pejabat publik tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara secara transparan dan akuntabel.

“Prinsip tawakal dan penyerahan diri kepada Tuhan adalah hal yang mulia secara moral dan spiritual. Namun, dalam negara hukum, integritas dan akuntabilitas jabatan publik diukur dari keterbukaan, kepatuhan administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Rakyat Maluku membutuhkan kejelasan substansial, bukan sekadar ungkapan retorika untuk meredam keresahan publik,” tegas Christoforus saat dikonfirmasi di Ambon, Sabtu (14/11/2026).

INAKOR juga menyoroti sejumlah paket pekerjaan infrastruktur, termasuk proyek pembangunan jembatan di Pulau Seram (UMYC), yang disebut memiliki persoalan temuan kerugian negara dengan nilai signifikan.

Bagi INAKOR, persoalan tersebut harus dijawab melalui keterbukaan data, pemeriksaan menyeluruh, serta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek.

INAKOR menilai pejabat berwenang perlu menunjukkan sikap proaktif dalam memberikan penjelasan kepada publik, bukan justru menghindari konfirmasi ketika muncul pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran negara.

Mendorong Pengawasan Berjenjang Tanpa Intervensi

Lebih lanjut, Christoforus menyampaikan apresiasi terhadap proses awal penegakan hukum yang sedang berjalan di jajaran aparat penegak hukum di daerah.

Ia berharap proses tersebut dilaksanakan secara objektif, profesional, transparan, dan menyeluruh sehingga seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Sebagai bentuk konsistensi pengawasan masyarakat, INAKOR memastikan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat.

Dalam waktu dekat, pihaknya berencana menyerahkan dokumen pendukung, catatan pengawasan, serta berbagai temuan terkait sejumlah paket pekerjaan kepada lembaga pengawasan berwenang di Jakarta.

Langkah tersebut bertujuan mendorong pemeriksaan menyeluruh, evaluasi jabatan, serta pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa yang benar atau salah secara sepihak. Biarkan data, audit resmi, dan proses hukum yang berjalan di instansi pengawasan serta aparat penegak hukum yang menguji dan membuktikannya. Yang pasti, konsistensi INAKOR untuk mengawal uang rakyat di Maluku tidak akan pernah surut sejengkal pun,” pungkas Christoforus.

INAKOR menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, dan kepatuhan terhadap hukum.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *