Uncategorized

PASCAPUTUSAN MK, PAMAN NURLETTE URAI ALASAN DAN MEKANISME IMPEACHMENT WAKIL PRESIDEN GIBRAN

108
×

PASCAPUTUSAN MK, PAMAN NURLETTE URAI ALASAN DAN MEKANISME IMPEACHMENT WAKIL PRESIDEN GIBRAN

Sebarkan artikel ini

Ambon-Kompakmaluku.com -Wacana pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perhatian publik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Perkembangan tersebut memunculkan berbagai perspektif dan argumentasi di kalangan pakar hukum tata negara, praktisi hukum, hingga politisi di Senayan mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional untuk memberhentikan Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan.

Ketua Aliansi Profesi Advokat Indonesia, Paman Nurlette, dalam pandangan hukumnya menjelaskan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat secara komprehensif melalui ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B.

Menurutnya, putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi salah satu perkembangan penting dalam perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK juga mempertimbangkan bahwa dokumen Certificate of Attendance, Academic Records, dan Explanation of Grades bukan merupakan bukti kelulusan atau tanda tamat pendidikan, melainkan dokumen yang menerangkan kehadiran dan proses pembelajaran.

Namun demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut.

Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara PHPU tersebut.

Fakta hukum ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam memahami implikasi putusan MK terhadap wacana pemakzulan.

PASAL 7A UUD 1945 MENJADI DASAR PEMAKZULAN

Paman Nurlette menjelaskan bahwa impeachment merupakan proses ketatanegaraan yang mengandung dimensi hukum sekaligus politik. Proses tersebut melibatkan DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan MPR RI, sementara anggota DPD RI menjadi bagian dari MPR dalam pengambilan keputusan akhir.

Secara konstitusional, Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Pasal tersebut menyatakan:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa alasan konstitusional yang dapat menjadi dasar pemakzulan, yakni pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, serta terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Dalam pandangan Paman Nurlette, persoalan dokumen pendidikan Gibran perlu dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan persyaratan calon Wakil Presiden.

Ia berpandangan bahwa apabila persyaratan pendidikan tidak terpenuhi berdasarkan pembuktian dan pemeriksaan lembaga yang berwenang, persoalan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai kemungkinan penerapan Pasal 7A UUD 1945.

Namun, kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan pemakzulan tetap harus melalui proses konstitusional dan pembuktian hukum.

PUTUSAN MK DAN PERSOALAN KEABSAHAN DOKUMEN PENDIDIKAN

Paman Nurlette juga menyoroti pertimbangan MK mengenai dokumen Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bagian dari dokumen penyetaraan pendidikan.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administratif biasa, melainkan harus dikaji dalam konteks kepastian hukum, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Ia menilai persyaratan pendidikan merupakan salah satu persyaratan penting bagi setiap calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Dalam perspektif hukum tata negara, keabsahan dokumen persyaratan calon pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Meski demikian, terdapat satu hal yang perlu dibedakan, yakni pernyataan MK bahwa bukti kelulusan pendidikan luar negeri tidak ditemukan dalam persidangan tidak serta-merta berarti Mahkamah telah menjatuhkan putusan bahwa Gibran secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

Sebab, amar putusan perkara tersebut menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Dengan demikian, penilaian lebih lanjut mengenai kemungkinan pelanggaran persyaratan jabatan harus mengikuti kewenangan lembaga dan prosedur konstitusional yang berlaku.

PERBUATAN TERCELA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KONSTITUSIONAL

Selain persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan, Paman Nurlette turut menyinggung kemungkinan penggunaan alasan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Menurut argumentasi yang disampaikan dalam pandangan hukumnya, apabila terdapat pernyataan atau pengakuan yang dinilai bertentangan dengan fakta hukum dalam putusan MK, hal tersebut dapat menjadi bahan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pejabat negara kepada publik.

Namun, untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan tercela dalam konteks pemakzulan, diperlukan pemeriksaan dan pembuktian tersendiri.

Tidak setiap perbedaan pernyataan dengan suatu pertimbangan putusan pengadilan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang menjadi dasar pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.

Penilaian tersebut harus dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam konstitusi.

MEKANISME IMPEACHMENT MELIBATKAN DPR, MK, DAN MPR

Lebih lanjut, Paman Nurlette menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Prosesnya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh DPR maupun melalui keputusan politik partai-partai di parlemen.

Ada beberapa tahapan konstitusional yang wajib dilalui.

1. DPR RI mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi

Tahap pertama dimulai dari DPR RI yang menggunakan fungsi pengawasannya untuk menyampaikan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pengajuan permintaan kepada MK harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan ketentuan sidang tersebut dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.

2. Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR

Setelah menerima permintaan DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan Pasal 7B ayat (4), MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.

Dalam tahap ini, MK akan menilai apakah alasan dan bukti yang diajukan DPR memenuhi ketentuan konstitusional untuk menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

3. DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR

Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Tahapan ini menjadi penghubung antara proses pemeriksaan hukum di MK dengan pengambilan keputusan konstitusional di MPR.

4. MPR mengambil keputusan pemberhentian

Setelah menerima usulan DPR, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari.

Sebelum keputusan diambil, Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersangkutan diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.

Keputusan pemberhentian harus memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.

Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

BERAPA JUMLAH DUKUNGAN ANGGOTA DPR DAN MPR?

Dalam penjelasannya, Paman Nurlette turut menyoroti aspek perhitungan jumlah anggota DPR dan MPR yang dibutuhkan dalam proses pemakzulan.

Dengan menggunakan asumsi jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang dan anggota MPR sebanyak 732 orang, perhitungan berdasarkan ketentuan konstitusi adalah sebagai berikut:

A. Tahapan DPR RI

Jumlah anggota DPR: 580 orang.

Persyaratan kehadiran minimal dua pertiga: 387 orang.

Persetujuan minimal dua pertiga dari anggota yang hadir.

Apabila tepat 387 anggota hadir, sedikitnya 258 anggota harus menyetujui pengajuan pendapat kepada MK.

B. Tahapan MPR RI

Jumlah anggota MPR: 732 orang.

Persyaratan kehadiran minimal tiga perempat: 549 orang.

Persetujuan minimal dua pertiga dari anggota yang hadir.

Apabila tepat 549 anggota hadir, sedikitnya 366 anggota harus menyetujui usul pemberhentian.

Dengan demikian, angka persetujuan dalam sidang MPR bukan 411 orang sebagaimana disebutkan dalam sebagian perhitungan yang beredar, melainkan 366 orang apabila jumlah anggota yang hadir tepat 549 orang.

Jumlah persetujuan dapat berubah apabila jumlah anggota yang hadir melebihi batas minimal kuorum.

IMPEACHMENT BUKAN SEMATA-MATA KEPUTUSAN POLITIK

Paman Nurlette berpandangan bahwa proses impeachment tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik di parlemen.

Dukungan fraksi dan partai politik di DPR tentu memiliki pengaruh terhadap kemungkinan pengajuan pendapat kepada MK.

Namun, proses pemberhentian tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan politik antarpimpinan partai maupun kehendak mayoritas koalisi pemerintahan.

Ada proses pembuktian hukum di Mahkamah Konstitusi yang wajib dilalui sebelum MPR mengambil keputusan.

Hal tersebut menjadi konsekuensi dari sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 yang menempatkan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam prosedur konstitusional.

PUTUSAN MK TIDAK OTOMATIS MEMBERHENTIKAN WAKIL PRESIDEN

Lebih jauh, penting dipahami bahwa putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak secara langsung memberhentikan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Mahkamah juga menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon Wakil Presiden telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Karena itu, persoalan pemenuhan syarat jabatan yang muncul dalam perkara tersebut perlu dibedakan dari kewenangan MK dalam memeriksa pendapat DPR berdasarkan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan kata lain, putusan PHPU tersebut dapat menjadi bagian dari bahan kajian dan argumentasi hukum, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai putusan yang telah menetapkan Gibran terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden untuk kepentingan impeachment.

PENEGAKAN KONSTITUSI DAN KEPASTIAN HUKUM MENJADI PERHATIAN PUBLIK

Paman Nurlette menegaskan bahwa perdebatan mengenai pemakzulan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pejabat negara.

Menurutnya, setiap pejabat negara wajib tunduk terhadap konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, setiap proses pemberhentian juga harus menghormati asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, serta kewenangan masing-masing lembaga negara.

Oleh sebab itu, wacana impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memerlukan proses politik dan pembuktian hukum sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Pada akhirnya, kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian berada pada DPR, pemeriksaan pendapat DPR menjadi kewenangan MK, sedangkan keputusan akhir pemberhentian berada pada MPR.

Dengan demikian, persoalan impeachment bukan sekadar persoalan dukungan politik di Senayan, melainkan menyangkut pembuktian hukum, pelaksanaan konstitusi, dan tanggung jawab seluruh lembaga negara dalam menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi Indonesia.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *