Namlea, Kompakmaluku.com-Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Buru melalui Ketua Umumnya, Moksen Umasugi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buru dalam menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin yang diduga berlangsung di kawasan Gunung Nona, Kabupaten Buru, Maluku.Kamis,29/26
LMND Buru menilai penertiban tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus melindungi masyarakat dari dampak aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Dari perspektif sosial dan ekologis, Gunung Nona bukan sekadar kawasan yang memiliki potensi sumber daya mineral, tetapi juga merupakan bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Berdasarkan pemantauan tim lapangan LMND Buru, aktivitas alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin telah menimbulkan kekhawatiran terkait perubahan bentang alam, kerusakan jalur aliran air, serta potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Sejumlah warga juga dilaporkan mengeluhkan gangguan akses terhadap air bersih, kerusakan lahan pertanian, hingga persoalan penguasaan lahan yang dinilai belum memiliki kejelasan.
LMND Minta Pemilik Ekskavator dan Pihak yang Terlibat Diusut
Ketua LMND Buru, Moksen Umasugi, menilai kehadiran Kapolres Buru bersama unsur Forkopimda di lokasi merupakan langkah awal yang positif dalam upaya menertibkan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
Namun, menurutnya, penanganan persoalan pertambangan ilegal tidak boleh berhenti pada penghentian aktivitas di lapangan semata.
LMND Buru mendesak aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kepemilikan alat berat jenis ekskavator serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.
Pihak yang perlu ditelusuri, menurut LMND Buru, meliputi pihak yang menyediakan modal, mendukung operasional, maupun pihak lain yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.
LMND Buru menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak tertentu, proses hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Desak Pemulihan Lingkungan dan Perlindungan Warga
Selain mendorong penegakan hukum, LMND Buru meminta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan di kawasan Gunung Nona.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi serta menentukan langkah pemulihan yang diperlukan, terutama apabila ditemukan kerusakan pada lahan dan jalur aliran air.
LMND Buru juga mendorong agar penanganan persoalan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
Dari sisi sosial, pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak dan membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat setempat.
Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan penertiban tidak mengabaikan kepentingan masyarakat kecil, terutama warga yang berpotensi kehilangan akses terhadap sumber penghidupan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali.
LMND Buru Akan Terus Lakukan Pemantauan
LMND Buru berharap penanganan dugaan pertambangan tanpa izin di Gunung Nona dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut organisasi tersebut, keberhasilan penertiban tidak hanya diukur dari penghentian aktivitas alat berat, tetapi juga dari keberlanjutan penegakan hukum, pemulihan lingkungan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.
Sebagai bagian dari elemen pemuda, LMND Buru menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penanganan kasus tersebut guna memastikan komitmen penertiban berjalan secara konsisten.
LMND Buru menegaskan bahwa kelestarian lingkungan, kepastian hukum, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama dalam menjaga kawasan Gunung Nona.
Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan diharapkan menjadi langkah nyata untuk mencegah berulangnya aktivitas pertambangan tanpa izin serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Buru.

















