Seram-Kompakmaluku.com-Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil (3T) di Pulau Seram, khususnya Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Ketua Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku, Nudin Lulang, mengatakan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Menurutnya, kondisi akses transportasi di sejumlah wilayah Pulau Seram masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Jalan dan jembatan yang layak sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas warga, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
81 Tahun Merdeka, Kilmury Masih Berjuang dengan Infrastruktur
Nudin menyoroti kondisi masyarakat Kecamatan Kilmury yang hingga kini dinilai masih menghadapi keterbatasan akses jalan dan jembatan.
“Sudah merdeka 81 tahun, tapi saudara kita di Kilmury, SBT, belum benar-benar menyentuh jalan dan jembatan yang layak. Ini hal yang harus menjadi perhatian serius negara,” tegas Nudin.
Ia meminta Kepala BPJN Maluku agar memberikan perhatian dan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur di Pulau Seram, terutama wilayah yang masuk kategori 3T.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari berapa kilometer jalan yang dibangun, tetapi juga harus dilihat dari seberapa besar infrastruktur tersebut membuka akses masyarakat terhadap pusat ekonomi dan pelayanan publik.
BPJN Diminta Turun Langsung ke Wilayah 3T
Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah Maluku Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku, Mujahidin Kelsaba, meminta jajaran BPJN Maluku untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan.
Ia menilai kondisi di lapangan harus menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Jangan hanya duduk di kantor melihat peta dan laporan. Turunlah ke wilayah 3T, lihat sendiri bagaimana warga berjuang tanpa jalan yang layak,” ujarnya.
Mujahidin menegaskan, pembangunan jalan dan jembatan bukan semata-mata persoalan beton dan aspal. Infrastruktur merupakan bagian penting dari konektivitas kehidupan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pembangunan harus diarahkan untuk membuka konektivitas antar kecamatan, desa menuju pusat kecamatan, wilayah kecamatan menuju kabupaten, hingga akses masyarakat menuju bandar udara.
“Tanpa konektivitas yang baik, potensi ekonomi masyarakat di pelosok akan sulit berkembang. Hasil bumi sulit dipasarkan, biaya transportasi tinggi, dan masyarakat tetap tertinggal,” katanya.
Dukung Program Pemerintah, Tetapi Harus Ada Pemerataan
Yayasan Marhaen Maluku menegaskan tetap mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan BPJN Maluku. Namun, dukungan tersebut harus disertai dengan komitmen terhadap pemerataan pembangunan.
“Kami terus mendukung setiap program Balai PJN Maluku. Namun dukungan itu disertai harapan agar terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur. Jangan hanya di pusat kota. Anak-anak di wilayah 3T juga berhak merasakan jalan yang mulus, jembatan yang aman, dan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Lima Tuntutan Yayasan Marhaen Maluku
Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:
Kementerian PU RI memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur wilayah 3T di Pulau Seram.
Memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Kilmury, SBT.
BPJN Maluku rutin turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
Membangun konektivitas secara menyeluruh, mulai dari kecamatan, desa, kabupaten hingga akses menuju bandara.
Memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat di wilayah pelosok tidak tertinggal dari masyarakat di pusat kota.
Yayasan Marhaen Maluku menilai infrastruktur yang baik bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan instrumen penting untuk menghadirkan keadilan sosial, mempercepat perputaran ekonomi, dan membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat Pulau Seram.
