Ambon-Kompakmaluku.com-Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela kembali menjadi sorotan. Di tengah nilai investasi yang diproyeksikan mencapai sekitar US$20,95 miliar atau lebih dari Rp300 triliun, ruang dan kesempatan bagi kontraktor serta pelaku usaha lokal Maluku dalam proyek tersebut dipertanyakan.
Sekretaris DPW Pemuda LIRA Maluku, Muhamad Gurium, meminta pemerintah memastikan agar investasi besar di Maluku tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan besar dari luar daerah, tetapi juga membuka ruang yang adil bagi pengusaha lokal.
Gurium mengaku pihaknya memperoleh informasi bahwa sekitar 30 kontraktor atau perusahaan lokal yang diusulkan untuk terlibat dalam proyek tersebut berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Menurutnya, apabila proyek Masela merupakan proyek berskala nasional dengan dampak ekonomi bagi Provinsi Maluku, maka kesempatan bagi kontraktor lokal seharusnya tidak hanya terpusat pada satu kabupaten.
“Jangan hanya KKT saja yang diperhatikan. Kalau skopnya Maluku, mestinya kontraktor dan perusahaan lokal dari 11 kabupaten/kota di Maluku juga diberikan kesempatan untuk terlibat sesuai dengan kemampuan dan persyaratan yang ditetapkan,” ungkap Gurium.
Desak Menteri ESDM Turun Tangan
Pemuda LIRA Maluku mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turun tangan untuk memastikan mekanisme pelibatan perusahaan lokal dalam proyek Masela berjalan transparan dan tidak diskriminatif.
Gurium meminta Menteri ESDM meminta penjelasan kepada INPEX apabila benar terdapat pembatasan terhadap kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan dalam proyek tersebut.
Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan pentingnya manfaat proyek Masela bagi masyarakat dan daerah sekitar, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja serta peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
“Jangan sampai Maluku hanya menjadi tempat berdirinya proyek raksasa, sementara kontraktor lokal justru hanya menjadi penonton. Kalau pemerintah sudah menyatakan pengusaha lokal harus mendapat prioritas, maka komitmen itu harus benar-benar diwujudkan,” tegasnya.
Jangan Hanya Diberikan Pekerjaan Kecil
Gurium menilai proyek Masela seharusnya menjadi momentum kebangkitan ekonomi Maluku.
Ia meminta kontraktor lokal tidak hanya diberikan pekerjaan-pekerjaan bernilai kecil, sementara pekerjaan dengan nilai ekonomi besar justru lebih banyak dikuasai perusahaan dari luar daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya pembagian peluang usaha yang proporsional berdasarkan kapasitas, kompetensi, serta pemenuhan persyaratan pengadaan.
“Yang kami minta bukan perlakuan khusus tanpa dasar. Kami meminta kesempatan yang terbuka, transparan, dan adil bagi perusahaan lokal yang memang memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Pemuda LIRA juga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme pelibatan kontraktor lokal di 11 kabupaten/kota di Maluku, termasuk transparansi proses pengadaan, persyaratan tender, serta distribusi paket pekerjaan yang berpotensi dikerjakan oleh perusahaan daerah.
Pemprov Maluku Diminta Aktif Mengawal
Selain mendesak pemerintah pusat, Pemuda LIRA Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku tidak tinggal diam.
Pemerintah daerah dinilai perlu aktif mengawal kepentingan pelaku usaha lokal agar komitmen pemberdayaan ekonomi daerah benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan proyek Masela.
“Pak Menteri ESDM jangan hanya memastikan proyek Masela cepat berjalan. Pastikan juga masyarakat Maluku mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata. Kalau benar ada kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan tetapi dibatasi, kami minta Menteri ESDM segera meminta penjelasan dan melakukan evaluasi,” tegas Gurium.
Ia menambahkan, dengan besarnya investasi dan potensi penyerapan tenaga kerja pada masa konstruksi, proyek Masela seharusnya mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian Maluku.
“Masela bukan sekadar proyek gas. Masela adalah pertaruhan apakah investasi raksasa benar-benar mampu mengangkat masyarakat Maluku atau kembali meninggalkan masyarakat lokal sebagai penonton di tanah sendiri,” katanya.
Pemuda LIRA Maluku menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong dibukanya ruang dialog antara INPEX, pemerintah, asosiasi kontraktor, serta pelaku usaha lokal dari seluruh Maluku.
“Investasi boleh datang dari luar, tetapi manfaatnya harus terasa sampai kepada masyarakat Maluku. Jangan sampai gasnya dari Maluku, tetapi peluang usahanya justru dibawa keluar,” tutup Gurium.
