SBB-Mompakmaluku.com-Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menunjukkan komitmen membantu warga yang terdampak konflik sosial dengan membangun kembali 27 rumah warga di Negeri Patahuwe, Kecamatan Taniwel, yang dilaporkan terbakar akibat konflik antar-negeri.
Bantuan tersebut mendapat apresiasi. Namun, perhatian pemerintah dinilai tidak boleh berhenti pada kerusakan rumah. Kerugian warga akibat rusaknya lahan dan tanaman produktif juga perlu mendapatkan perhatian serius.
Mantan Ketua Umum HMI Cabang SBB, Achel Rahayaan, meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi kebun milik masyarakat Negeri Lisabata yang menurut keterangannya mengalami kerusakan akibat konflik.
Menurut Rahayaan, ratusan pohon cengkeh, pala, dan kelapa milik warga disebut terbakar dan sebagian ditebang. Tanaman tersebut, kata dia, bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber penghidupan keluarga yang telah dirawat selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat.
“Iya, kita bersyukur rumah milik warga Negeri Patahuwe dibangun kembali. Tapi bagaimana dengan kebun masyarakat Negeri Lisabata yang ratusan pohonnya habis terbakar dan ditebang? Itu yang masyarakat andalkan untuk makan sehari-hari dan untuk menyekolahkan anak-anak,” ujar Rahayaan.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh kerugian masyarakat yang terdampak konflik. Menurutnya, jika kerusakan rumah mendapat perhatian dan bantuan pemulihan, maka kerusakan tanaman produktif masyarakat juga semestinya masuk dalam agenda penanganan pasca konflik.
Rahayaan mendesak pemerintah agar tidak hanya menghitung kerugian berupa bangunan, tetapi juga menghitung kerugian ekonomi masyarakat, termasuk tanaman cengkeh, pala, dan kelapa yang disebut mengalami kerusakan.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan jumlah pohon yang rusak, terbakar, atau ditebang serta menghitung nilai kerugiannya berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat yang kehilangan rumah mendapat bantuan, sementara masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan justru terabaikan,” tegasnya.
Perdamaian Harus Disertai Pemulihan
Di tengah upaya pemerintah membantu masyarakat terdampak, Rahayaan juga menyerukan agar perselisihan antara kedua negeri tidak terus berlarut.
Menurutnya, konflik telah meninggalkan luka dan kerugian bagi masyarakat. Karena itu, penyelesaian tidak cukup hanya dengan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi harus diarahkan pada terciptanya perdamaian serta pemulihan kehidupan masyarakat.
“Perselisihan antar dua negeri ini juga menimbulkan luka yang dalam. Kita membutuhkan kedamaian yang tulus, bukan saling menyalahkan dan bukan mencari siapa yang paling benar, tetapi mencari jalan keluar bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak berarti mengabaikan kerugian yang telah dialami masyarakat. Sebaliknya, proses perdamaian harus dibarengi dengan upaya memastikan warga yang terdampak memperoleh perhatian dan pemulihan secara adil.
Rahayaan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian kepada masyarakat Negeri Lisabata yang terdampak kerusakan kebun, sekaligus memastikan seluruh data kerugian diverifikasi secara objektif.
“Damai tidak berarti kita melupakan kerugian yang dialami masyarakat. Justru dengan perdamaian, kita harus memastikan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan di kemudian hari,” ujarnya.
Ia kembali mengapresiasi langkah pemerintah membangun rumah warga yang terbakar, namun meminta agar kebun dan tanaman produktif masyarakat juga menjadi bagian dari program pemulihan pascakonflik.
“Saya berharap dengan adanya bantuan pemerintah untuk warga yang rumahnya terbakar akibat konflik dua negeri, jangan lupa ratusan pohon cengkeh, pala, dan kelapa warga juga hangus. Itu sumber hidup mereka. Jangan hanya rumah yang dibantu, kebun juga harus diperhatikan. Mari berdamai, bukan saling menyalahkan. Jangan ada lagi yang dirugikan,” tutup Rahayaan.
