Kompakmaluku.com-Ambon — balai wilayah sungai Maluku melalui satker wilayah empat angkat suara menanggapi sejumlah pemberitaan dan tuduhan oleh sejumlah LSM terkait adanya dugaan penyelagunaan anggaran pada proyek irigasi Dava dan Didit di kecamatan waelata kabupaten buru, BWS menilai bahwa sejumlah penilaian dan tuduhan terkait isu adanya pelanggaran dalam proses pekerjaan adalah tuduhan tanpa bukti dan di pastikan tidak benar dan tidak berdasar, tuduhan ini dinilai sebagai fitnah atau disinformasi yang bertujuan merusak reputasi pekerjaan balai wilayah Maluku di hadapan publik.
BWS maluku menegaskan bahwa seluruh tahapan pekerjaan proyek irigasi dava dan Didit suda tuntas 100 persen pada tahun 2025, meski sebelumnya pekerjaan tersebut mengalami kendala oleh para pekerja di lapangan akibat Pemalangan oleh warga setempat, proyek tersebut juga di danai menggunakan dana inpres yang di usulkan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui balai wilayah sungai malaku pada tahun 2024, tegasnya.
Menurutnya, dalam kerangka teoritis, teori memiliki peranan yang krusial dalam ilmu pengetahuan karena menyediakan untuk memahami dan menjelaskan tentang penilaian secara objektif terkait adanya dugaan penyalagunaan anggaran di lingkungan BWS Maluku harus ada pembuktian yang jelas , karna sering kali menunjukan tuduhan tanpa bukti merupakan perilaku yang dapat merusak kinerja BWS Maluku, ujarnya.
“narasi adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pada proyek irigasi dava dan Didit merupakan berita palsu ( hoaxs ) yang di sebarkan dan di giring ke ruang publik oleh pihak terkait yang tidak bertanggung jawab untuk merusak reputasi kinerja PPK ,” ujarnya .
BWS Maluku juga menepis anggapan terkait sejumlah media yang melakukan pemberitaan tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu sesuai dengan kaida kerja jurnalis.Menurutnya, terkait ada pemberitaan media yang menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut itu tidak benar buktinya seleruh pekerjaan suda selesai dan suda di periksa oleh BPK , tuturnya.
Satker juga menegaskan bahwa kritik adalah hal yang wajar, namun ia berharap penilaian terhadap seluruh pekerjaan BWS Maluku harus dilakukan secara objektif. “ menurutnya kritik itu bagian dari fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah, tetapi penting bagi publik juga untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan berbasis fakta,” ujarnya.
Menutup pernyataan tersebut, satker menyatakan bahwa saat ini balai wilayah sungai ( BWS Maluku) tetap fokus meningkatkan kualitas infrastruktur di sejumlah daerah Maluku, melalui program inpres di beberapa daerah di antaranya termasuk kabupaten buru, guna memperkuat konektivitas, dan mendukung ketahanan pangan/energi, dan memeratakan pembangunan di wilayah 3T ( terdepan, terluar, tertinggal), pungkasnya.
