SBT – Kompakmaluku.com – Masyarakat Dusun Wolok, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mempertanyakan penggunaan dana revitalisasi yang diperuntukkan bagi SDN Negeri 8 Desa Undur, khususnya kelas jarak jauh yang berada di Dusun Wolok.
Masyarakat merasa kecewa dan mengaku dibohongi setelah dana revitalisasi yang sebelumnya diharapkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di Dusun Wolok justru diduga dialihkan untuk pekerjaan rehabilitasi pada sekolah induk SDN Negeri 8 Desa Undur.
Persoalan ini bermula ketika kondisi kelas jarak jauh SDN Negeri 8 yang berada di Dusun Wolok sempat viral di berbagai platform media sosial. Bangunan sekolah tersebut diketahui berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan bagian atap masih menggunakan daun rumbia, sementara dinding bangunan menggunakan material sederhana berupa gabah. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian luas hingga diketahui oleh pihak staf kepresidenan RI, ujar salah warah kepada media ini Sabtu 22/08/2026.
Atas kondisi tersebut, pihak staf kepresidenan disebut kemudian mendatangi langsung lokasi sekolah untuk melihat kondisi pendidikan masyarakat Dusun Wolok. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat diminta kesediaannya untuk menghibahkan sebidang tanah yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kelas jarak jauh SDN Negeri 8 di Dusun Wolok melalui program dana revitalisasi. Permintaan tersebut mendapat persetujuan masyarakat setempat, bahkan masyarakat disebut telah menyiapkan surat hibah tanah sebagai bentuk keseriusan mendukung pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.
Namun, persoalan kemudian muncul setelah terjadi pergantian kepala sekolah SDN Negeri 8. Menurut informasi yang disampaikan masyarakat, kepala sekolah sebelumnya atas nama Warda Gassam dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten SBT untuk mengikuti kegiatan terkait program dana revitalisasi di Jakarta. Akan tetapi, beberapa jam kemudian terjadi pergantian jabatan kepala sekolah, sehingga keberangkatan ke Jakarta akhirnya diwakili oleh kepala sekolah yang baru diangkat, yakni Hasni Bugis.
Dari hasil kegiatan program revitalisasi tersebut, masyarakat memperoleh informasi bahwa kelas jarak jauh SDN Negeri 8 Kecamatan Kilmury mendapatkan alokasi dana sekitar Rp1,6 miliar. Anggaran tersebut tentunya menimbulkan harapan besar bagi masyarakat Dusun Wolok karena sejak awal kebutuhan yang menjadi sorotan adalah kondisi bangunan kelas jarak jauh yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan pembangunan fasilitas yang layak bagi para siswa.
Namun, masyarakat kembali mempertanyakan kebijakan penggunaan anggaran setelah pada Agustus 2026 kepala sekolah bersama bendahara revitalisasi disebut telah melakukan pencairan tahap pertama dengan nilai sekitar Rp500 juta. Menurut keterangan masyarakat Dusun Wolok, dana tersebut justru tidak digunakan untuk pembangunan kelas jarak jauh di Dusun Wolok, melainkan diduga digunakan untuk pekerjaan rehabilitasi pada sekolah induk SDN Negeri 8.
Kebijakan tersebut sontak memicu kekecewaan masyarakat Dusun Wolok. Sebab, sejak awal masyarakat telah memberikan dukungan dengan menghibahkan tanah karena memahami bahwa lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan kelas jarak jauh melalui program revitalisasi.
Masyarakat pun mempertanyakan dasar perubahan penggunaan anggaran tersebut dan siapa pihak yang mengambil keputusan sehingga dana yang mereka harapkan untuk pembangunan kelas jarak jauh justru disebut digunakan untuk pekerjaan di sekolah induk.
Masyarakat menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal sekolah semata.
Sebab, menyangkut dana negara dalam jumlah besar serta kebutuhan pendidikan anak-anak di wilayah terpencil. Jika benar dana revitalisasi sebesar Rp1,6 miliar tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan revitalisasi kelas jarak jauh di Dusun Wolok, maka masyarakat meminta adanya penjelasan secara terbuka mengenai perencanaan, lokasi kegiatan, rincian anggaran, mekanisme pencairan, serta alasan penggunaan dana tahap pertama sebesar Rp500 juta untuk pekerjaan rehabilitasi sekolah induk.
Masyarakat Dusun Wolok bahkan menyatakan dalam waktu dekat akan melakukan langkah pencegahan terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan apabila tidak ada penjelasan dan kepastian SBT – inews utama com – Masyarakat Dusun Wolok, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mempertanyakan penggunaan dana revitalisasi yang diperuntukkan bagi SDN Negeri 8 Desa Undur, khususnya kelas jarak jauh yang berada di Dusun Wolok.
Masyarakat merasa kecewa dan mengaku dibohongi setelah dana revitalisasi yang sebelumnya diharapkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di Dusun Wolok justru diduga dialihkan untuk pekerjaan rehabilitasi pada sekolah induk SDN Negeri 8 Desa Undur.
Persoalan ini bermula ketika kondisi kelas jarak jauh SDN Negeri 8 yang berada di Dusun Wolok sempat viral di berbagai platform media sosial. Bangunan sekolah tersebut diketahui berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan bagian atap masih menggunakan daun rumbia, sementara dinding bangunan menggunakan material sederhana berupa gabah. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian luas hingga diketahui oleh pihak staf kepresidenan RI, ujar salah warah kepada media ini Sabtu 22/08/2026.
Atas kondisi tersebut, pihak staf kepresidenan disebut kemudian mendatangi langsung lokasi sekolah untuk melihat kondisi pendidikan masyarakat Dusun Wolok. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat diminta kesediaannya untuk menghibahkan sebidang tanah yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kelas jarak jauh SDN Negeri 8 di Dusun Wolok melalui program dana revitalisasi. Permintaan tersebut mendapat persetujuan masyarakat setempat, bahkan masyarakat disebut telah menyiapkan surat hibah tanah sebagai bentuk keseriusan mendukung pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.
Namun, persoalan kemudian muncul setelah terjadi pergantian kepala sekolah SDN Negeri 8. Menurut informasi yang disampaikan masyarakat, kepala sekolah sebelumnya atas nama Warda Gassam dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten SBT untuk mengikuti kegiatan terkait program dana revitalisasi di Jakarta. Akan tetapi, beberapa jam kemudian terjadi pergantian jabatan kepala sekolah, sehingga keberangkatan ke Jakarta akhirnya diwakili oleh kepala sekolah yang baru diangkat, yakni Hasni Bugis.
Dari hasil kegiatan program revitalisasi tersebut, masyarakat memperoleh informasi bahwa kelas jarak jauh SDN Negeri 8 Kecamatan Kilmury mendapatkan alokasi dana sekitar Rp1,6 miliar. Anggaran tersebut tentunya menimbulkan harapan besar bagi masyarakat Dusun Wolok karena sejak awal kebutuhan yang menjadi sorotan adalah kondisi bangunan kelas jarak jauh yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan pembangunan fasilitas yang layak bagi para siswa.
Namun, masyarakat kembali mempertanyakan kebijakan penggunaan anggaran setelah pada Agustus 2026 kepala sekolah bersama bendahara revitalisasi disebut telah melakukan pencairan tahap pertama dengan nilai sekitar Rp500 juta. Menurut keterangan masyarakat Dusun Wolok, dana tersebut justru tidak digunakan untuk pembangunan kelas jarak jauh di Dusun Wolok, melainkan diduga digunakan untuk pekerjaan rehabilitasi pada sekolah induk SDN Negeri 8.
Kebijakan tersebut sontak memicu kekecewaan masyarakat Dusun Wolok. Sebab, sejak awal masyarakat telah memberikan dukungan dengan menghibahkan tanah karena memahami bahwa lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan kelas jarak jauh melalui program revitalisasi.
Masyarakat pun mempertanyakan dasar perubahan penggunaan anggaran tersebut dan siapa pihak yang mengambil keputusan sehingga dana yang mereka harapkan untuk pembangunan kelas jarak jauh justru disebut digunakan untuk pekerjaan di sekolah induk.
Masyarakat menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal sekolah semata.
Sebab, menyangkut dana negara dalam jumlah besar serta kebutuhan pendidikan anak-anak di wilayah terpencil. Jika benar dana revitalisasi sebesar Rp1,6 miliar tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan revitalisasi kelas jarak jauh di Dusun Wolok, maka masyarakat meminta adanya penjelasan secara terbuka mengenai perencanaan, lokasi kegiatan, rincian anggaran, mekanisme pencairan, serta alasan penggunaan dana tahap pertama sebesar Rp500 juta untuk pekerjaan rehabilitasi sekolah induk.
Masyarakat Dusun Wolok bahkan menyatakan dalam waktu dekat akan melakukan langkah pencegahan terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan apabila tidak ada penjelasan dan kepastian mengenai peruntukan dana revitalisasi tersebut, sikap tersebut di sebut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat karena merasa sejak awal telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk menyediakan tanah melalui mekanisme hibah, tetapi pembangunan yang di harapkan justru tidak kunjung di laksanakan.
Padahal, pelaksanaan program revitalisasi semestinya mengepankan prinsip efektif, efesien, transparan, partisipatif serta berorientasi pada kepentingan terbaik peserta didik, prinsip tersebut menjadi sangat penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan sarana pendidikan di daerah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas belajar.
Masyarakat juga meminta agar penggunaan dana tersebut dapat di awasi secara berlapis oleh seluruh pihak yang memiliki kewenangan, termasuk aparat pengawasan internal pemerintah ( APIP) dan lembaga terkait.mereka berharap pengawasan di lakukan bukan hanya setelah muncul persoalan.tetapi sejak tahap perencanaan, pencairan, pelaksanaan pekerjaan hingga pertanggung jawaban anggaran.
Karena itu,masyarakat dusun wolok mendesak dinas pendidikan kabupaten seram bagian Timur, pemerintah daerah, APIP, serta pihak terkait program revitalisasi untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai status dana revitalisasi sebesar Rp 1,6 milliar tersebut, jika memang terdapat perubahan peruntukan anggaran dari pembangunan kelas jarak jauh ke rehabilitasi sekolah induk, masyarakat memintah agar dasar keputusan dan dokumen pendukung di buka secara transparan ke publik.
Masyarakat juga berharap persoalan ini tidak berunjung pada konflik antara masyarakat dengan pihak sekolah maupun pelaksana pekerjaan. Mereka hanya menginginkan ada kepastian bahwa program revitalisasi benar-benar di laksanakan sesuai tujuan awal dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik di dusun wolok.
” Kami suda memberikan tanah karena kami percaya bahwa sekolah ini akan di bangun untuk anak- anak di dusun wolok. Kalau kemudian dana revitalisasi justru di gunakan untuk sekolah induk, kami merasa di bohongi, kami minta pemerintah menjelaskan secara terbuka , dana Rp 1,6 milliar itu sebenarnya untuk apa dan siapa yang menetapkan penggunaannya,” demikian inti keberatan masyarakat sebagaimana di sampaikan kepada awak media.
Hingga berita ini di terbitkan, pihak dinas pendidikan kabupaten seram bagian Timur maupun kepala sekolah SD negeri 8 belum memberikan tanggapan atas keluhan masyarakat terkait program revitalisasi yang dananya suda cair senilai Rp.500 juta untuk tahap pertama.namum, dananya di peruntukan untuk renovasi ringan di sekolah induk, pungkasnya.
