Kompakmaluku.com Ambon, Sejumlah persoalan yang mencuat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota ambon dalam beberapa waktu terakhir menuai sorotan tajam serta kritik dari berbagai kalangan lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) di kota Ambon,salah satunya Dewan pimpinan Daerah LSM komando Garuda sakti provinsi Maluku.
Hendra lapandewa , selaku ketua bidang pengawasan kebijakan publik pada LSM komando Garuda sakti provinsi maluku, secara tegas mendesak wali kota Ambon untuk segera mencopot kadis kesehatan kota Ambon dari jabatannya sebagai Kepala Dinas . Menurutnya, berbagai permasalahan yang muncul akhir-akhir ini membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi mampu mengemban amanah dan tanggung jawab jabatan tersebut. Apalagi di saat publik mendesak kadis kesehatan untuk transparansi soal penggunaan anggaran pada proyek PLTS di 7 puskesmas di kota ambon.
Desakan ini disampaikan agar polemik di tubuh dinas kesehatan kota Ambon terkait pengadaan PLTS yang di duga melenceng dari rencana anggaran biaya ( RAB ) tidak berkepanjangan dan mengganggu kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di kota Ambon,apalagi saat ini wali kota Ambon sedang melakukan perbaikan dan dalam peningkatan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat kota ambon.
Berdasarkan catatan pemberitaan sebelumnya, terdapat sejumlah isu krusial yang menjadi sorotan utama, antara lain:
Dugaan Mark up anggaran pada proyek PLTS di 7 puskesmas di kota Ambon, pembangunan gedung puskesmas air salobar, pembangunan gedung SMP negeri 9 ambon dinilai bermasalah dan tidak transparan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait keberadaan serta pencatatan barang milik daerah kota ambon.
Sejumlah kepala puskesmas di kota Ambon juga mengeluh terkait dengan pengadaan barang yang ketika di usulkan oleh puskemas ke dinas kesehatan kota Ambon yang seringkali barang yang sampai ke puskesmas tidak sesuai harapan: Munculnya laporan atau isu ini bersamaan dengan desakan sejumlah LSM terkait dugaan adanya Mark up anggaran pada proyek PLTS di 7 puskesmas tersebut.
Temuan BPK atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan pukesmas air salobar karna terjadi kekurangan volume pekerjaan, menurut PPK kekurangan volume pekerjaan terjadi karna di RAB itu seharusnya ada pemasangan Tehel lantai tapi CCO sehingga mereka lupa pasang teher,Sejumlah catatan ini yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi provinsi Maluku terkait pengelolaan keuangan Daerah kota ambon dalam beberapa taahun belakangan diduga hingga kini sejumlah temuan BPK belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah kota ambon.
Atas dasar berbagai persoalan mendasar tersebut, wali kota ambon didesak untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot kadis kesehatan kota Ambon guna memulihkan kredibilitas dan efektivitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Ambon agar kedepannya bisa berjalan secara transparan soal penggunaan anggaran.
Hingga berita ini dipublish belum diperoleh tanggapan resmi dari wali kota Ambon Bodewin Wattimena terkait desakan publik dan aktivis atas permasalahan ini. (Tim)
