Seram–Kompakmaluku.com-Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku (EKMM) melalui Ketua Nudin Lulang mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah II BPJN Maluku.
Desakan tersebut disampaikan Nudin Lulang menyusul hasil investigasi lapangan yang dilakukan pihaknya bersama media Kompakmaluku.com terhadap sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan di wilayah Pulau Seram.
Menurut Nudin, terdapat sejumlah pekerjaan jalan yang baru selesai dikerjakan namun mulai menunjukkan kerusakan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius dari pihak terkait, khususnya dalam aspek mutu pekerjaan dan pengawasan.
“Hasil investigasi Kompakmaluku.com di lapangan menunjukkan bahwa ada pekerjaan jalan yang baru dibangun tetapi sudah mulai mengalami kerusakan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Nudin.
Ia menilai kualitas pekerjaan serta sistem pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah Seram perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat.
“Jalan yang rusak sangat mengganggu aktivitas ekonomi kerakyatan masyarakat di Seram. Apalagi ketika masyarakat harus mengantar pasien dalam kondisi darurat, kerusakan jalan bisa semakin menyulitkan perjalanan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, EKMM meminta Kementerian PUPR melalui BPJN Maluku melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan yang mengalami kerusakan. Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, mutu pekerjaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek.
EKMM juga meminta agar hasil pemeriksaan dan evaluasi dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan serta langkah perbaikan yang akan dilakukan terhadap infrastruktur jalan di wilayah Seram.
EKMM menegaskan, evaluasi diperlukan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat dan dapat digunakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
